JAKARTA - Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) mendesak pemerintah agar segera melakukan gebrakan di sektor pertanian. Sejumlah langkah-langkah besar harus dilakukan agar ketahanan pangan Indonesia terjamin.
Adapun, anggaran untuk pertanian hanya sekira lima persen dari total anggaran APBN. "Jumlahnya hanya sekira Rp6 triliun, padahal zaman dulu bisa mencapai 60 persen. Ini kemunduran karena kita negara pertanian," ujar Ketua KTNA Winarno Tohir kepada wartawan, di Hotel Bidakarna, Jakarta, Selasa (19/4/2011).
Lebih lanjut, dikatakannya, revitalisasi pertanian sejak 2005 masih berjalan lambat. Beberapa indikatornya tercermin seperti rusaknya infrastruktur pertanian. "Untuk pengairan saja, kerusakan secara nasional mencapai 50 persen," lanjutnya.
Indikator lain adalah rendahnya dukungan perbankan dalam hal pertanian. "Dari 60 persen KUR yang disalurkan bank, hanya sekira 10 persen yang disalurkan untuk peningkatan pertanian," katanya.
Permasalahan yang dialami petani selanjutnya adalah rendahnya NTP petani. "Menghadapi anomali iklim yang buruk ini pemerintah menetapkan HPP terlalu rendah, karena secara umum biaya produksi petani naik sekira 10-15 persen," lanjutnya lagi.
Di samping itu, masalah pemasaran juga tak bebas dari masalah. Menurutnya, BUMN menjual bahan baku sehingga petani tidak pernah diuntungkan. "Petani akan lebih diuntungkan jika BUMN menjual barang setengah jadi," tutupnya. (okezone.com)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret
Tidak ada komentar:
Posting Komentar